Sandiang Kaya Ndapa Namung Soroti Kelangkaan Pertalite di NTT,

Sandiang Kaya Ndapa Namung Soroti Kelangkaan Pertalite di NTT, Desak Pemprov Bertindak Konkret dan Minta Aparat Audit Penyaluran BBM Subsidi

KUPANG, NTT — Gangguan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite, yang disebut memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan aktivis pemuda, mahasiswa, dan penggiat sosial asal Sumba Timur, Sandiang Kaya Ndapa Namung.

Sandiang mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia juga meminta aparat penegak hukum dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan serta audit terhadap alokasi kuota, distribusi, dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah NTT.

Menurut Sandiang, persoalan kelangkaan BBM tidak cukup ditangani dengan penjelasan mengenai keterlambatan pasokan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan apakah kuota yang dialokasikan telah disalurkan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten dan kota.

“Pemerintah Provinsi NTT tidak boleh hanya menunggu dan memberikan penjelasan ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan BBM. Harus ada tindakan konkret, koordinasi lintas instansi, dan pengawasan serius agar masyarakat memperoleh kepastian pelayanan,” tegas Sandiang.

Ia menilai BBM memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi umum, aktivitas nelayan, perdagangan, pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Gangguan pasokan yang berlangsung tanpa kejelasan berpotensi menambah beban masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan sehari-hari pada ketersediaan BBM.

Sandiang Minta Audit Kuota dan Jalur Distribusi BBM Subsidi

Sandiang secara khusus meminta aparat penegak hukum, pemerintah, dan instansi pengawas terkait memeriksa rantai penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari alokasi kuota, penerimaan pasokan, penyaluran ke lembaga penyalur atau SPBU, hingga realisasi penjualan kepada konsumen.

Menurutnya, audit diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kuota yang ditetapkan, volume BBM yang diterima, jumlah yang disalurkan, dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Ia menegaskan bahwa permintaan audit tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Namun, ketika masyarakat menghadapi kesulitan memperoleh BBM, pemeriksaan yang transparan dan berbasis data penting dilakukan untuk mengetahui penyebab persoalan sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.

“Kalau kuota sudah dialokasikan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai berapa jumlahnya, ke mana disalurkan, bagaimana realisasinya, dan apakah distribusinya benar-benar sesuai kebutuhan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga meminta agar pengawasan tidak hanya berpusat pada SPBU di Kota Kupang, tetapi mencakup seluruh kabupaten dan kota di NTT. Kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan perbedaan kebutuhan antardaerah harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi distribusi.

Desak Pertamina Transparan soal Stok dan Distribusi

Selain meminta pemerintah bertindak, Sandiang mendesak PT Pertamina dan pihak terkait agar menyampaikan informasi yang jelas mengenai kondisi stok Pertalite, jadwal kedatangan pasokan, jalur distribusi, serta langkah penanganan gangguan pasokan.

Apabila keterlambatan kapal tanker atau kendala logistik menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi, informasi tersebut perlu disampaikan melalui keterangan resmi, disertai penjelasan mengenai langkah antisipasi dan perkiraan pemulihan pasokan.

“Publik tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya. Jika memang ada kendala logistik, jelaskan secara terbuka. Namun, penjelasan itu harus diikuti langkah nyata, bukan sekadar alasan yang terus berulang tanpa kepastian penyelesaian,” katanya.

Sandiang juga meminta agar pelayanan BBM bagi masyarakat dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Menurutnya, kondisi geografis NTT seharusnya mendorong perencanaan logistik yang lebih matang, koordinasi antarpihak yang lebih kuat, serta mekanisme antisipasi ketika terjadi keterlambatan pasokan.

Sandiang: Pemprov NTT Tidak Boleh Lepas Tangan

Sandiang menegaskan bahwa meskipun pengelolaan dan distribusi BBM melibatkan Pertamina serta instansi terkait sesuai kewenangannya, Pemerintah Provinsi NTT perlu mengambil peran aktif dalam koordinasi, pengawasan sesuai kewenangan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi berwenang melakukan evaluasi menyeluruh, mengidentifikasi wilayah yang mengalami gangguan pasokan, memastikan ketersediaan data distribusi, serta menyampaikan hasil penanganan secara berkala kepada publik.

Baginya, persoalan ini bukan semata-mata tentang panjangnya antrean kendaraan di SPBU, melainkan menyangkut kepastian pelayanan publik, keberlangsungan ekonomi masyarakat, dan kepercayaan warga terhadap pemerintah serta lembaga yang bertanggung jawab.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari ketidakpastian distribusi. Pemprov NTT harus mengambil langkah konkret, Pertamina harus transparan, dan aparat berwenang perlu memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

Ia berharap persoalan tersebut ditangani melalui langkah yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan dan audit yang objektif, menurutnya, dapat menjadi dasar untuk mengetahui persoalan sebenarnya sekaligus memperbaiki sistem penyaluran BBM bersubsidi di NTT.